Banyak nya jemaah Haji
Banyak Jemaah Haji Lansia, Kemenag: Biaya Haji Tidak Bedakan Usia
Kementerian Agama (Kemenag) RI telah menegaskan bahwa penyusunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak akan membedakan usia jemaah, baik bagi yang termasuk kategori muda maupun kategori lanjut usia (lansia). Pembahasan terkait BPIH ini dilakukan secara terbuka bersama dengan Komisi VIII DPR RI.
Penegasan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Melansir dari laman kemenag.go.id, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, memberi penegasan atas hal ini dengan merespon pernyataan tertulis yang disampaikan pihak Haris Azhar Law Office.
Dari keterangannya, Haris Azhar Law Office sebelumnya mendesak agar negara bisa mengecualikan pembebanan biaya tambahan pelunasan haji pada Jemaah Haji Lansia yang masuk ke kategori lunas tunda tahun 1443 H/2022 M, yaitu sejumlah Rp9.400.000,00 dan jemaah haji lansia tahun 1444 H/2023 M sebesar Rp23.500.000,00.
"Biaya haji (reguler) ini sama semua, tidak ada pembedaan antara muda dan tua. Ini juga sejalan dengan konsep istitha'ah, karena haji adalah kewajiban bagi mereka yang mampu," kata Hilman Latief di Jakarta, pada hari Selasa (14/3/2023).
"Semua proses pembahasan dana haji juga dilakukan terbuka, transparan, dan akuntabel melalui mekanisme pembahasan bersama antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR," imbuhnya.
Hilman Latief juga menjelaskan bahwa besaran BPIH yang telah ditetapkan bersama DPR RI tidak semestinya dikatakan sebagai pembebanan. Hal ini lantaran tidak semua biaya BPIH akan dibayarkan sepenuhnya oleh jemaah haji.
Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023
Berdasarkan rapat kerja yang telah berlangsung pada 15 Februari 2023, Pemerintah bersama Komisi VIII DPR telah menyepakati besaran BPIH tahun 1444 H/2023 M dengan rata-rata Rp90.050.637,26 setiap jemaah haji reguler.
Angka ini terdiri dari dua komponen, yakni Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditanggung oleh jemaah dengan rata-rata Rp49.812.700,26 (55,3 %) dan penggunaan nilai manfaat per jemaah sejumlah Rp40.237.937 (44,7 %).
Melalui skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan mencapai Rp8.090.360.327.213,67. Tak hanya itu, dari rapat kerja tersebut disepakati pula adanya afirmasi khusus bagi jemaah lunas tunda tahun 2020 sehingga diperlukan tambahan nilai manfaat yang mencapai Rp845 miliar.
"Jadi dalam komposisi BPIH, jemaah sebenarnya hanya membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH dengan rata-rata 55,3%. Sisanya, anggaran diambilkan dari nilai manfaat dengan rerata 44,7%," terang Hilman.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyatakan bahwa jemaah haji lansia yang akan berangkat tahun ini cukup banyak. Dari sebanyak 203.320 kuota jemaah haji reguler, diperkirakan terdapat lebih dari 64 ribu di antaranya yang termasuk kategori lansia.
"Banyaknya jemaah haji lansia, menjadi perhatian Kementerian Agama. Bahkan, penyelenggaraan tahun ini mengusung tagline 'Haji Ramah Lansia'. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sangat menekankan untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada jemaah, termasuk mereka yang lansia," ucap Hilman.
Terakhir, Hilman Latief mengatakan, "Jadi, semangat Haji Ramah Lansia ini juga merepresentasikan ikhtiar kami dalam memberikan layanan terbaik untuk mereka yang sudah lanjut usia, tentu dengan tidak mengabaikan hak-hak jemaah secara keseluruhan," pungkasnya.
Dorong Haji Ramah Lansia, Menag Minta Ada Pelayanan Khusus bagi Jemaah Usia Lanjut
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta adanya pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia (lansia). Usulan tersebut disampaikan ketika pembukaan Rapat Kerja Nasional Program Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2023.
"Tanpa mengurangi pelayanan jemaah haji lainnya, saya minta supaya jemaah haji terutama yang lansia, dipastikan mendapat pelayanan khusus dan maksimal," katanya dikutip oleh detikHikmah pada Kamis (2/3/2023).
Perhatian yang sama juga diberikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, H Obon Tabroni dengan harapan agar Kemenag memberi pelayanan khusus terhadap jemaah lansia, terutama dari segi kesehatan.
"Banyak lansia, tolong diperhatikan soal kesehatan disamping hal-hal lain," katanya.
Menag mengingatkan tahun ini terdapat 62 ribu jemaah haji lansia. Kebutuhan mereka tentu berbeda dengan jemaah pada umumnya, oleh karenanya perlu diperhatikan dengan seksama mengenai hal tersebut.
Bahkan, di beberapa daerah ada sejumlah jemaah haji yang berusia di atas 100 tahun.
"Bisa bayangkan usia di atas 100 tahun, makanannya saja harus diperhatikan, itu baru makanan," sambungnya.
Meski tidak mudah, Menag menjelaskan bahwa hal tersebut harus tetap diselenggarakan agar para jemaah dapat mengerjakan ibadah haji dengan lancar dan nyaman. Menurutnya, kunci dari baiknya pelayanan ada pada petugas yang melayani.
Karenanya, rekrutmen petugas turut menjadi kunci pelaksanaan ibadah haji yang ramah lansia dan berkeadilan. Perlu dipastikan bahwa petugas memang melalui uji kompetensi.
"Petugas ini penting untuk dipastikan benar-benar melalui uji kompetensi. Kalau tidak kompeten tidak usah berangkat," jelasnya.
Selain itu, kata Menag, para petugas harus mendapat pelatihan khusus hingga disekolahkan untuk melayani jemaah lansia. Tujuannya agar para jemaah lansia mendapat pelayanan terbaik.
"Saya mendapat laporan, bahwa para petugas akan disekolahkan. Semoga itu bisa dilaksanakan dengan baik, terutama agar jemaah haji lansia ini benar-benar mendapatkan pelayanan terbaik," lanjutnya.
Menag berharap pelaksanaan haji tahun 2023 mampu menyetarai capaian tahun sebelumnya. Untuk diketahui, Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia tahun 2022 yang dirilis oleh BPS mencapai 90,45 dengan artian nilai tersebut menjadi yang tertinggi dari survey-survey kepuasan haji sebelumnya.
"Syukur-syukur naik. Ini bukan hal mudah, karena banyak syaratnya terutama kuota. Karena tahun lalu 50% sedang tahun ini pelayanan dengan kuota normal sekitar 221 ribu, tapi saya yakin ini bisa dilakukan," pungkasnya.
Perubahan Sistem, Tahun 2023 Jemaah Haji Reguler Ditangani oleh Syarikah
Ketua Dewan Pembina Forum SATHU Fuad Hasan Masyhur mengatakan bahwa penanganan jemaah haji reguler di tahun ini berbeda. Di tahun-tahun sebelumnya, jemaah haji reguler ditangani oleh muassasah.
Kini, jemaah haji reguler justru ditangani oleh syarikah. Syarikah merupakan perusahaan yang diberi izin operasional di lapangan atas mandat dari muassassah.
Perubahan tersebut menjadikan pelaksanaan haji bersifat 'B to B' atau bisnis ke bisnis. Hal tersebut berpengaruh pada biaya haji.
"Jadi, biaya yang ditetapkan oleh syarikah tahun ini cukup tinggi dan sangat signifikan. Kami dari asosiasi mengharapkan kenaikan haji dibarengi dengan peningkatan fasilitas," jelas Fuad.
Ia melanjutkan, semula biaya yang ditetapkan hanya sekitar 1.500 real untuk Arafah-Mina. Kini, biayanya mencapai 4.000 - 5.000 real.
"Kalau dua sampai tiga tahun lalu biaya yang ditetapkan itu hanya sekitar 1.500 real untuk Arafah Mina kali ini bahkan sampai 4.000 hingga 5.000 real," terang Fuad.
Menurutnya, dengan biaya yang sebesar itu apabila tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas maka kurang adil bagi jemaah haji. Dengan demikian, forum SATHU berharap pemerintah bisa bernegosiasi mengenai biaya.
Namun, apabila negosiasi biaya dirasa sulit paling tidak ada peningkatan pelayanan dan fasilitas bagi para jemaah saat berada di Arafah maupun Mina.
"Minimal untuk peningkatan pelayanan, fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan kepada jemaah-jemaah kita nantinya ketika mereka berada di Arafah maupun Mina. Itu harapan dari kami Forum SATHU," beber Fuad.
Bersamaan dengan itu, ia menyampaikan untuk penyelenggaraan haji khusus dirinya telah mengimbau para perwakilan yang hadir untuk tetap berkomitmen memberikan peningkatan pelayanan.
Selain itu, lanjut Fuad, lonjakan biaya hotel di Mekkah maupun Madinah juga cukup signifikan. Ini disebabkan oleh pandemi Covid-19.
"Begitu banyak masyarakat seluruh dunia yang mempunyai keinginan haji luar biasa yang tertunda selama dua sampai tiga tahun. Jadi memang supply untuk beberapa tahun belakangan sangat tidak berimbang," jelasnya.
Kenaikan Biaya Haji 2023, Tapi Harus Ada Peningkatan Fasilitas
Ketua Dewan Pembina Forum SATHU Fuad Hasan Masyhur menyampaikan tanggapan terkait pengesahan kenaikan biaya haji yang disepakati pada rapat Komisi VIII DPR-RI, Rabu (15/2/2023).
Hasil rapat menyepakati biaya haji 2023 naik menjadi Rp 49 juta. Kenaikan ini lebih rendah dari usulan sebelumnya yang mencapai Rp 69 juta.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengesahkan ketetapan besaran haji 2023 yang ditanggung jemaah sebesar Rp 49.812.700 atau 55,3 persen.
"Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI menyepakati besaran rata-rata penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1444/2023 per jemaah untuk jemaah haji reguler sejumlah Rp 90.050.637,26," katanya dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menag RI.
Fuad menilai bahwa kenaikan biaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas dan layanan.
"Kenaikan harus diiringi dengan peningkatan fasilitas juga, kasihan jemaah kita kalau naik tanpa dibarengi peningkatan layanan dan fasilitas," kata Fuad dalam keterangan resminya yang diterima oleh detikHikmah pada Kamis (16/02/2022).
Seiringan dengan itu, forum SATHU berharap pemerintah bisa bernegosiasi dengan baik terkait peningkatan fasilitas.
"Jadi kami dari asosiasi menyetujui tapi dibarengi dengan peningkatan fasilitas," tambahnya.
Menurut Fuad, peningkatan fasilitas bisa seperti layanan ketika jemaah berada di Arafah dan Mina.
Adapun mengenai contoh fasilitas yang akan ditingkatkan ialah seperti pemberian matras dan penggunaan AC, bukan kipas angin.
"Dengan biaya yang dikenakan setidaknya minimal mereka (jemaah haji) dapat matras dan AC, bukan hanya kipas angin," jelas Fuad.
Di akhir, forum SATHU mengapresiasi upaya DPR bersama Kemenag RI untuk menekan biaya haji reguler dari semula Rp 69 juta menjadi Rp 49 juta.
Walau begitu, forum SATHU memandang biaya masih bisa ditekan dengan upaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan haji reguler.
Fuad menyebut bahwa forum SATHU bersedia membantu BPKH untuk bersinergi agar mendapatkan hasil investasi yang optimal. Ini dimaksudkan agar memberikan nilai manfaat lebih besar serta menekan direct cost haji untuk mengurangi biaya yang ditanggung jemaah.
Pemerintah Resmi Sahkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 49,8 Juta
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengesahkan ketetapan besaran haji 2023 yang ditanggung jemaah sebesar Rp 49.812.700 atau 55,3 persen. Angka ini lebih rendah dari wacana Yaqut sebelumnya.
"Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI menyepakati besaran rata-rata penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1444/2023 per jemaah untuk jemaah haji reguler sejumlah Rp 90.050.637,26," katanya, dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menag RI, Rabu (15/2/2023).
"Dari Rp 90,05 juta ini yang menjadi beban jemaah atau namanya bipih yakni Rp 49.812.700 atau sebesar 55,30 persen. Nah, untuk mencukupkan angka 90 maka selebihnya 40.230.937 atau sebesar 44,7 persen itu dibebankan kepada nilai manfaat atau BPKH," lanjut dia lagi.
Sementara, Yaqut menambahkan, BPIH yang diputuskan disebutnya sebagai BPIH yang akomodatif baik bagi kemampuan jemaah, kualitas pelayanan, kondisi keuangan. Menurutnya, hal itu menunjukkan sistem demokrasi berhasil menjawab persoalan agama.
Meski demikian, Yaqut mengakui BPIH mungkin dirasa masih belum ideal bagi sebagian masyarakat. "Tapi percayalah, ini adalah ikhtiar terbaik untuk menjaga keadilan buat 5 juta jemaah haji yang masih dalam posisi antrean," tuturnya.
Hasil Panja Biaya Haji 2023
Nominal biaya haji 2023 diambil dari kesepakatan Kemenag bersama Komisi VIII DPR, Kemenkes, Kepala BPKH, dan Dirut PT Saudia Airlines yang selesai menggelar rapat panja biaya haji 2023. Pemerintah bersama legislator menyepakati biaya haji yang harus dibayarkan jemaah sebesar Rp 49.812.700.
"Sudah dapat kita simpulkan rapat panja kita ini, setuju?" kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
"Setuju," ucap forum rapat.
Turunnya biaya haji tersebut berarti jemaah tahun 2022 dan 2023 masih harus tetap membayar biaya tambahan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily dalam rapat panja biaya haji 2023.
"Jemaah haji lunas tunda tahun 1443 H/2022 M sebanyak 9.864 jemaah yang diberangkatkan pada tahun 1444 H/2023 M dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp 9.400.00," kata Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Rabu (15/2/2023).
Selain jemaah 2022, jemaah tahun 2023 sebanyak 107.054 orang juga harus membayar tambahan. Ace mengatakan ratusan ribu jemaah tersebut harus menambah biaya Rp 23,5 juta.
Namun, khusus bagi jemaah haji lunas tunda di tahun 2020. Ace mengatakan, 84.609 jemaah yang sudah lunas membayar di tahun 2020 tapi belum berangkat tidak akan dibebankan biaya apapun.
"Jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 M sebanyak 84.609 jemaah yang diberangkatkan pada tahun 1444 H/2023 M tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan," ujar dia.
Sebelumnya, Menag Yaqut menyatakan usulan Kemenag untuk biaya per jemaah sebesar Rp 69 juta dari BPIH sebesar Rp 98,8 juta. Artinya biaya yang ditanggung jemaah sebesar 70 persen dan 30 persen berasal dari subsidi nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 98.893.909, ini naik sekitar Rp 514 ribu dengan komposisi Bipih Rp 69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 atau 30 persen," kata Yaqut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023) beberapa waktu lalu.
Layani Haji Khusus 2023, Amphuri Teken MoU dengan Mashariq
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Syarikah Mashariq untuk melayani haji khusus 2023 pada Kamis (16/2/2023). Kontrak tersebut berisikan 10 poin yang disepakati dan akan dilayani oleh keduanya.
"Pilihan kami kepada Mashariq perlu secara legal formal diresmikan untuk memastikan seluruh anggota Amphuri mendapatkan pelayanan sesuai dengan budget dan komitmen dengan jemaah masing-masing," kata Ketua Umum DPP Amphuri Firman M Nur dalam acara General Meeting Amphuri with Mashariq, di Jakarta Timur, Kamis (16/2/2023).
"Kami ingin dikuatkan dengan legal formal yang diketahui oleh Kementerian Haji Arab Saudi sehingga kepastian pelayanan mendekati insya Allah 100 persen," tambah dia.
Firman mengungkapkan, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) langsung melakukan kontrak kerja sama dengan Mashariq yang diwakili CEO Mashariq Syeikh Muhammad Amin Inderagiri dan Syeikh Wael Rashidi.
Berkenaan dengan hal itu, Amphuri turut mengundang Mashariq secara khusus ke Jakarta dalam rangka memaparkan standarisasi layanan haji 2023. Mashariq diundang secara langsung untuk bertemu dengan PIHK.
"Inilah komitmen kami dengan Mashariq untuk memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan oleh PIHK tahun ini. Bahkan mulai pekan lalu, Amphuri pun membuka kantor di Makkah," ungkap Firman.
Firman juga menjelaskan, saat ini ada perubahan besar-besaran di Arab Saudi termasuk dengan regulasi pelayanan jemaah haji. Layanan haji 2023 kini diserahkan dari Muassasah menjadi syarikah atau perusahaan.
Ada enam syarikah yang ditunjuk untuk melayani haji 2023. Salah satunya adalah Mashariq yang dipilih oleh Amphuri untuk bekerja sama melayani jemaah haji asal Indonesia.
"Telah melalui proses diskusi panjang, termasuk dengan pemerintah. Di mana pemerintah telah memberikan kewenangan kepada asosiasi mewakili PIHK untuk melakukan kontrak kerja sama layanan haji dengan syarikah mana pun," tutur dia.
"Insya Allah pilihan Amphuri diberkahi oleh Allah SWT," tandasnya.
Inilah contoh beberapa berita yang ada di luar sana terkait keberangkatan haji ataupun yang lainnya. Jika sahabat ingin pergi Haji ataupun umroh dengan fasilitas yang nyaman, sahabat bisa langsung mengunjungi ke web Travelbook kami Travelbook / KLIK DISINI. Ataupun sahabat bisa juga langsung menghubungi ke nomor 0819 2928 9999
